Mengenal Kutipan, catatan kaki dan Catatan perut

Kutipan

·        Pengertian Kutipan.

Yakub Nasucha (2009: 79) menjelaskan “Pengutipan adalah proses peminjaman kalimat atau pendapat seorang pengarang atau ucapan seseorang yang ahli dalam bidang yang sedang ditulis. Maksudnya adalah bahwa tindakan mengutip pendapat tertulis atau melalui ucapan dari seorang pengarang dan ahli dalam penulisan karya ilmiah adalah dibenarkan, tindakan ini dilakukan dalam upaya memberikan sebuah penjelasan dari topik yang sedang dijelaskan.

·        Macam Kutipan

Macam dari kutian ada 2, yakni

1.     Kutpan Pendek, adalah kutipan yang memiliki kurang dari 40 kata dan 5 baris atau kalimat.

2.     Kutipan Panjang, adalah kutipan yang memiliki lebih dari 40 kata dan 5 baris atau kalimat.

·        Jenis Kutipan.

Jenis kutipan ada 3 macam

1.     Yakub Nasucha (2009: 80) menjelaskan ”Kutipan secara langsung, adalah penuls menulis apa adanya teks yang di kutip. Maksudya adalah bahwa penulis tidak mengubah kata-kata dari sebuah kutipan yang dikutipnya, hanya tinggal menyalin saja. Contoh : Kridalaksana (1984: 165) mengemukakan ”ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya yang dibedakan menurut topic, hubungan perilaku, dan medium pembicaraan”.

2.     Yakub Nasucha (2009: 80) menjelaskan “Kutipan secara tidak langsung, adalah penulis menuliskan intisari dari pendapat yang ada di sumber kutipan. Maksudnya adalah bahwa penulis disini tidak menulis semua kata-kata yang ingin dikutip, tapi hanya mengambil pokok atau intinya saja yang bisa mewakili seluruh kutipan yang hendak dikutip. Contoh : dengan demikian, dijelaskan “semakin besar peluang untuk mengembangkan bahasa Indonesia secara lisan dan tertulis untuk semua mahasiswa  yang berlatar belakang belakang berbeda-berbeda” (Rahayu, 2007: 3)

3.     Kutipan yang dikutip dari buku sumber yang sudah berupa kutipan, adalah penulis menulis sebuah kutipan yang memang telah dikutip oleh pihak lain terlebih dahulu. Contoh : Ketentuan Penulisan daftar isi seperti dikemukakan Bambang Dwiloka (2005: 99)adalah “judul bagian makalah ditulis dengan menggunakan huruf kecil, penulisan judul bagian dan judul subbagian dilengkapi dengan nomor halaman, tempat pembuatannya dalam makalah, dan penulisan daftar isi dilakukan dengan menggunakan spasi tunggal dengan antarbagian dua spasi”.

Daftar Pustaka

Yakub Nasucha (2009: 84) menjelaskan “daftar pustaka adalah daftar yang memuat sejumlah pustaka atau sumber lain yang digunakan penulis untuk mendukung pendapatnya, membedakan pendapatnya dengan ahli lain, atau hanya sekedar memberikan informasi bahwa ahli lain memiliki pendapat yang tidak sejalan dengan pendapatnya. Maksudnya adalah bahwa daftar pustaka itu memuat sejumlah pustaka dari beberapa ahli lain yang menandakan bahwa penulis mempunyai etika kepada seseorang yang telah menulis atau melakukan kajian terhadap permasalahan terlebih dahulu.

Berikut beberapa cara menulis daftar pustaka:

1)      Cara Menulis Daftar Pustaka Berupa Buku: ditulis berurutan mulai dari nama penulis, tahun penerbitan buku, judul buku, tempat penerbitan, dan nama penerbitan.

ü  Contoh daftar pustaka satu nama: Keraf,Gorys. 2005. Komposisi. Flores: Nusa Indah

ü  Contoh daftar pustaka dua nama : Alwi, Hasan, Hans Lapoliwa. 2003. Tatabahasa Buku Bahasa Indonesia . Jakarta : Balai Pustaka.

ü  Contoh daftar pustaka tiga nama : Munawwir, Ahmad Warson, Al-Munawwar. 1984. Kamus Arab – Indonesia. Yogyakarta : Pondok Pesantren Al-Munawwir  Krapyak.

2)      Cara menulis Daftar Pustaka Cara menulis Daftar Pustaka Yang berasal dari Buku Kumpulan Artikel:

Penulisannya sama dengan cara di atas, hanya ditambah dengan tulisan (Ed) diantara nama  

Contoh:Dick, Hartoko (Ed.). 2004. Golongan cendekiawan : Mereka yang Berumah di Angin. Jakarta: Gramedia.

3)      Cara menulis Daftar Pustaka dengan Mengambil Satu Artikel dari Buku Kumpulan Artikel.

Nama penulis artikel ditulis di depan diikuti tahun penerbitan, judul artikel yang diapit oleh tanda kutip tanpa huruf miring. Setelah itu ditulis nama editor, judul buku kumpulan artikel, dan nomor halaman.

Contoh: Geertz, Clifford. 2003. “Cendekiawan di Negara Berkembang”. Dalam Kemala Sartika (Ed.) , menjelajah Cakrawala: Kumpulan Karya Visioner Soedjatmiko. Jakarta: Gramedia

4)      Cara menulis Daftar PUstaka yang Berasal dari Artikel dalam Jurnal.

Nama penulis artikel ditulis di depan diikuti tahun, judul artikel, nama jurnal, tahun, dan nomor.

Contoh: Hanafi, A. 1989. “Partisipasidalam Siaran Pedesaan dan Pengadopsian Inovasi”. Forum Penelitian, 1(1): 33-47.

5)      Cara Menulis Daftar Pustaka yang Berasal dari Artikel Majalah atau Koran.

Nam Penulis ditulis terlebih dahulu dilanjutkan dengan tanggal, bulan, dan tahun (jika ada). Nama majalah atau Koran dicetak miring diikuti dengan domor halaman.

Contoh: Gardner, H. 1998. “Do Babies Sing A Universal Song?”. Psychological Today, hal.70

6)      Cara menulis Daftar Pustaka dari Koran Tanpa Penulis.

Nama Koran ditulis terlebih dahulu diikuti dengan tanggal, bulan, tahun terbit, judul, dan nomor halaman.

Contoh:Kompas. 18 Maret 2005. “Rawan Pangan, Tanpa Basis Sumber Daya Lokal”, hal. 41.

7)      Daftar Pustaka di Karya Terjemahan.

Nama penulis asli ditulis terlebih dahulu diikuti tahun terbit tulisan asli, judul terjemahan, nama penerjemah tahu terjemahan, nama tempat penerbitan dan nama penerbit terjemahan. Contoh: Eangleton, Terry. 1988. Teori Sastra: Satu Pengenalan. Terjemahan oleh Mohammad Haji Saleh.2004. kualahlumpur: Dewan Baasa dan Pustaka.

8)      Daftar Pustaka dari Skripsi, Tesis, atau Disertasi

Nama penulis diikuti dengan tahun yang tercantum pada sampul, judul skripsi,tesis, atau disertasiyang diapit dengan tanda kutip, diikuti jenis karya ilmiah, nama kota tempat perguruan tinggi, nama fakultas, dan nama perguruan tinggi. Contoh: Paramita, Pradnya.2007. ”Pengaruh Bioteknologi Pertanian terhadap Proses Pematangan Tomat”.Skripsi. Surakarta: Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret .

9)      Daftar Pustaka dari Internet

Nama Penulis diikuti dengan tahun, judu karya yang diapit tanda kutip, diakhiri alamat sumber pustaka dan tanggal akses.

Contoh: Herusanto. 2002.” Bioteknologi Pertanian” (online),(http://www.chang.jayaHeru.com/Biotekpertan04.htm, diakses tanggal 12 Desember 2002).

Catatan Kaki

Sri Utami (2009: 24) menjelaskan “catatan kaki adalah keterangan yang dicantumkan pada margin bawah pada halaman buku”. Maksudnya bahwa catatan kaki adalah sebuah catatan tambahan yang diletakkan pada bagian bawah dengan ukuran lebih kecil daripada huruf dalam teks yang berguna untuk menmbahkan rujukan uraian.

Penulisan Catatan Kaki : Nama, Judul (kota: penerbit, tahun) hlm.no hlm.

Contoh:Ali Mudhafar, Filsafat Ilmu (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1996) cet.1, hlm. 2.

Catatan Perut

Catatan perut adalah sebuah keterangan yang dicantumkan pada margin bawah yang berfugsi untuk menjelaskan suatu kata yang berada dalam teks yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut.

Penulisan Catatan Perut: “……………………………………………..” (Nama, Tahun : No hal)

Contoh: dialektika adalah etode metafisika yang mendatangkan atau menghasilkan pengetahuan tertinggi (LoreBagus, 1997 Kamus Filsafat, hlm.167-164

Ciri-ciri Karya Ilmiah

 Pengertian Karya Ilmiah

Ada berbagai definisi tentang karya ilmiah sebagai berikut :

Dalam buku yang di tulis Drs.Totok Djuroto dan Dr. Bambang Supriyadi disebutkan bahwa karya ilmiah merupakan serangkaian kegiatan penulisan berdasarkan hasil penelitian, yang sistematis berdasar pada metode ilmiah, untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah terhadap permasalahan yang muncul sebelumnya.

Menurut Brotowidjoyo, karya ilmiah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut Metodologi penulisan yang baik dan benar.

Menurut Hery Firman, karya ilmiah adalah laporan tertulis dan dipublikasikan dipaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Dari berbagai macam pengertian karya ilmiah di atas dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud karya ilmiah adalah, suatu karangan yang berdasarkan penelitian yang ditulis secara sistematis, berdasarkan fakta di lapangan, dan dengan menggunakan pendekatan metode ilmiah.

Karya ilmiah, suatu tulisan yang didalamnya membahas suatu masalah. Pembahasan itu dilakukan berdasarkan penyedikan, pengamatan, pengumpulan data yang dapat dari suatu penelitian,baik penelitian lapangan, tes labolatorium ataupun kajian pustaka. Maka dalam memaparkan dan menganalisis datanya harus berdasarkan pemikiran ilmiah,yang dikatakan dengan pemikiran ilmiah disini adalah pemikiran yang logis dan empiris.

Suatu karya ilmiah (scientific paper) adalah laporan tertulis dan dipublikasi yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan.

Ciri ciri karya ilmiah(Oleh: Masnur Muslich)

• Objektif. Keobjektifan ini menampak pada setiap fakta dan data yang diungkapkan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, tidak dimanipulasi. Juga, setiap pernyataan atau simpulan yang disampaikan berdasarkan bukti-
• bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, siapa pun dapat mengecek kebenaran dan keabsahanya.
• Netral. Kenetralan ini bisa terlihat pada setiap pernyataan atau penilaian bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu baik kepentingan pribadi maupun kelompok. Oleh karena itu, pernyataan-pernyataan yang bersifat ‘mengajak’, ‘membujuk’, atau ‘mempengaruhi’ pembaca dihindarkan.
• Sistematis. Uraian yang terdapat pada karya ilmiah dikatakan sistematis apabila mengikuti pola pengembangan tertentu, misalnya pola urutan, klasifikasi, kausalitas, dan sebagainya. Dengan cara demkian, pembaca akan bisa mengikutinya dengan mudah alur uraiannya.
• Logis. Kelogisan ini bisa dilihat dari pola nalar yang digunakannya, pola nalar induktif atau deduktif. Kalau bermaksud menyimpulkan suatu fakta atau data
• digunakan pola induktif; sebaliknya, kalau bermaksud membuktikan suatu teori atau hipotesis digunakan pola deduktif.
• Menyajikan fakta (bukan emosi atau perasaan). Setiap pernyataan, uraian, atau simpulan dalam karya ilmiah harus faktual, yaitu menyajikan fakta. Oleh karena itu, pernyataan atau ungkapan yang emosional (menggebu-gebu seperti orang berkampanye, perasaan sedih seperti orang berkabung, perasaan senang seperti orang mendapatkan hadiah, dan perasaan marah seperti orang bertengkar) hendaknya dihindarkan.

·         Syarat Karya Ilmiah

·         1.      Penulisannya berdasarkan hasil penelitian

·         2.      Pembahasan masalahnya objektif sesuai dengan fakta

·         3.      Karangan mengandung masalah yang  sedang dicarikan pemecahannya

·         4.      Baik dalam penyajian maupun dalam  pemecahan masalah digunakan metode  tertentu

·         5.      Bahasanya harus lengkap, terperinci, teratur  dan cermat

·         6.      Bahasa yang digunakan hendaklah benar,  jelas, ringkas, dan tepat sehingga tidak  terbuka kemungkinan bagi pembaca untuk salah tafsir

Jenis-Jenis Karya Ilmiah
Artikel Ilmiah Popular
Berbeda dengan artikel ilmiah, artikel ilmiah popular tidak terikat secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah. Sebab, ditulis lebih bersifat umum, untuk konsumsi publik. Dinamakan ilmiah populer karena ditulis bukan untuk keperluan akademik tetapi dalam menjangkau pembaca khalayak. Karena itu aturan-aturan penulisan ilmiah tidak begitu ketat. Artikel ilmiah
popular biasanya dimuat di surat kabar atau majalah. Artikel dibuat berdasarkan berpikir deduktif atau induktif, atau gabungan keduanya yang bisa ‘dibungkus’ dengan opini penulis.

Artikel Ilmiah
Artikel ilmiah, bisa ditulis secara khusus, bisa pula ditulis berdasarkan hasil penelitian semisal skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian lainnya dalam bentuk lebih praktis. Artikel ilmiah dimuat pada jurnal-jurnal ilmiah. Kekhasan artikel ilmiah adalah pada penyajiannya yang tidak panjang lebar tetapi tidak megurangi nilai keilmiahannya.
Artikel ilmiah bukan sembarangan artikel, dan karena itu, jurnal-jurnal ilmiah mensyaratkan aturan sangat ketat sebelum sebuah artikel dapat dimuat. Pada setiap komponen artikel ilmiah ada pehitungan bobot. Karena itu, jurnal ilmiah dikelola oleh ilmuwan terkemuka yang ahli dibidangnya. Jurnal-jurnal ilmiah terakredetasi sangat menjaga pemuatan artikel. Akredetasi jurnal mulai dari D, C, B, dan A, dan atau bertaraf internasional. Bagi ilmuwan, apabila artikel ilmiahnya ditebitkan pada jurnal internasional, pertanda keilmuawannya ‘diakui’.

Disertasi
Pencapaian gelar akademik tertinggi adalah predikat Doktor. Gelar Doktor (Ph.D) dimungkinkan manakala mahasiswa (S3) telah mempertahankan disertasi dihadapan Dewan Penguji Disertasi yang terdiri dari profesor atau Doktor dibidang masing-masing. Disertasi ditulis berdasarkan penemuan (keilmuan) orisinil dimana penulis mengemukan dalil yang dibuktikan berdasarkan data dan fakta valid dengan analisis terinci.
Disertasi atau Ph.D Thesis ditulis berdasarkan metodolologi penelitian yang mengandung filosofi keilmuan yang tinggi. Mahahisiswa (S3) harus mampu (tanpa bimbingan) menentukan masalah, berkemampuan berpikikir abstrak serta menyelesaikan masalah praktis. Disertasi memuat penemuan-penemuan baru, pandangan baru yang filosofis, tehnik atau metode baru tentang sesuatu sebagai cerminan pengembangan ilmu yang dikaji dalam taraf yang tinggi.

Tesis
Tesis adalah jenis karya ilmiah yang bobot ilmiahnya lebih dalam dan tajam dibandingkan skripsi. Ditulis untuk menyelesaikan pendidikan pascasarjana. Mahasiswa melakukan penelitian mandiri, menguji satu atau lebih hipotesis dalam mengungkapkan ‘pengetahuan baru’.
Tesis atau Master Thesis ditulis bersandar pada metodologi; metodologi penelitian dan metodologi penulisan. Standarnya digantungkan pada institusi, terutama pembimbing. Dengan bantuan pembimbing, mahasiswa merencanakan (masalah), melaksanakan; menggunakan instrumen, mengumpulkan dan menjajikan data, menganalisis, sampai mengambil kesimpulan dan rekomendasi.
Dalam penulisannya dituntut kemampuan dalam menggunakan istilah tehnis; dari istilah sampai tabel, dari abstrak sampai bibliografi. Artinya, kemampuan mandiri —sekalipun dipandu dosen pembimbing— menjadi hal sangat mendasar. Sekalipun pada dasarnya sama dengan skripsi, tesis lebih dalam, tajam, dan dilakukan mandiri.
Skripsi
Skripsi adalah karya tulis (ilmiah) mahasiswa untuk melengkapi syarat mendapatkan gelar sarjana (S1). Bobotnya 6 satuan kredit semster (SKS) dan dalam pengerjakannya dibantu dosen pembimbing. Dosen pembimbing berperan ‘mengawal’ dari awal sampai akhir hingga mahasiswa mampu mengerjakan dan mempertahankannya pada ujian skripsi.
Skripsi ditulis berdasarkan pendapat (teori) orang lain. Pendapat tersebut didukung data dan fakta empiris-objektif, baik berdasarkan penelitian langsung; observasi lapanagn atau penelitian di laboratorium, atau studi kepustakaan. Skripsi menuntut kecermatan metodologis hingga menggaransi ke arah sumbangan material berupa penemuan baru.

Makalah
Lazimnya, makalah dibuat melalui kedua cara berpikir tersebut. Tetapi, tidak menjadi soal manakala disajikan berbasis berpikir deduktif (saja) atau induktif (saja). Yang penting, tidak berdasar opini belaka.
Makalah, dalam tradisi akademik, adalah karya ilmuwan atau mahasiswa yang sifatnya paling ‘soft’ dari jenis karya ilmiah lainnya. Sekalipun, bobot akademik atau bahasan keilmuannya, adakalanya lebih tinggi. Misalnya, makalah yang dibuat oleh ilmuwan dibanding skripsi mahasiswa.
Makalah mahasiswa lebih kepada memenuhi tugas-tugas pekuliahan. Karena itu, aturannya tidak seketad makalah para ahli. Bisa jadi dibuat berdasarkan hasil bacaan tanpa menandemnya dengan kenyataan lapangan

pengantar perpajakan semester 1 universitas Brawijaya

Sumber-sumber penerimaan negara:

1.      Pajak

2.      Kekayaan Alam

3.      Bea dan Cukai

4.      Retribusi

5.      Iuran

6.      Sumbangan

7.      Laba dari badab usaha milik negara

8.      Hutang Luar Negeri

9.      Optimalisasi Aset

10.  Pencetakan Uang

Pajak

·         Menurut Rochmat Sumitro pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin  , yang surplus(kelebihannya ) digunakan untuk Public Saving yang merupakan sumber utama dalam membiayai Public Investment

·         Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang,dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat (Undang_Undang  Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan No 28 Tahun 2007)

·         Definisi Perancis , pajak adalah bantuan,baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasan public dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah.

·         Menurut Deutsche Reichs Abgaben Ordnung, pajak adalah bantuan uang secara insidental atau dengan tidak ada kontraprerstasinya, yang dipungut oleh negara untuk memperoleh pendapatan dimana terjadi suatu sasaran pemajakan , yang karena undang-undang telah menimbulkan utang pajak.

·         Menurut Prof.Edwin R. A. Seligman,pajak adalah kontribusi wajib dari seseorang untuk pemerintah untuk membiayai  biaya pengeluaran semua kepentingan umum dengan tidak mendapatkan imbalan khusus.

·         Menurut Philip E.Taylor ,pajak adalah kontribusi wajib dari seseorang untuk pemerintah untuk membiayai  biaya pengeluaran semua kepentingan umum dengan mendapat sedikit imbalan.

·         Menurut Mr. Dr. N.J. Feldmann,pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

·         Menurut Prof.Dr. M. J. H. Smeets,pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum,yang dapat dipaksakan,tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

·         Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja , pajak adalah iuran wajib,berupa uang atau barang,yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum,guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Kekayaan Alam

Yang dimaksud dengan kekayaan alam adalah bahwa Sumber  Daya Alam yang dimiliki Indonesia sangat  banyak dan beragam,oleh karena itu seharusnya bisa dioptimalkan dengan baik dalam pengelolahannya untuk menghasilkan uang atau dana bagi pembiayaan kepentingan negara.

Bea  dan Cukai

·         Bea dan Cukai adalah pungutan negara yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai berdasarkan Undang-Undang yang berlaku

·         Bea masuk diatur dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

·         Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk.

·         Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat,perairan,dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi ekslusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang pabean.

·         Bea masuk adalah pungutan Negara berdasarkan undang-undang pabean yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.

·         Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan berdasarkan undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai,misalnya tembakau dan minuman keras. Maksud dari pengenaan bea cukai adalah agar barang-barang yang dapat menimbulkan dampak negatif bisa di minimalisir penggunaannya di Indonesia.

Retribusi

            Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh negara sehubungan atas penggunaan jasa yang telah disediakan oleh negara. Contoh:Tol dan Parkir.

Iuran

            Iuran adalah pungutan yang dilakukan oleh negara sehubungan dengan penggunaan jasa atau fasilitas yang disediakan oleh negara untuk sekelompok orang. Contoh:iuran sampah.

Sumbangan

          Sumbangan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk prestasi pemerintah tertentu,tidak boleh dikeluarkan dari kas umum, karena prestasi itu tidak ditujukan kepada penduduk seluruhnya,melainkan untuk penduduk sebagian tertentu saja. Contoh:Sumbangan masjid.

Laba dari BUMN

BUMN adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya merupakan kekayaan negara ,dapat berbentuk Persero,Perum dan Perjan. Laba yang diperoleh BUMN adalah pendapatan negara yang dimasukkan dalam anggaran pendapatan negara

Hutang  Luar Negeri

            Hutang Luar Negeri(penerimaan pembangunan)  dilakukan oleh negara apabila pendapatan dari sektor-sektor lain tidak mencukupi untuk membiayai  pengeluaran rutin negara dan merupakan bentuk dari salah satu pendapatan negara.

Optimalisasi Aset

            Optimalisasi aset sangat penting peranannya dalam membiayai pengeluaran rutin Negara,karena semakin baik optimalisasi aset yang digunakan maka semakin banyak uang yang di hasilkan untuk membiayai pengeluaran Negara.

Pencetakan Uang

            Pencetakan uang adalah suatu tindakan yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan akan investasi Negara untuk membiayai pembangunan yang tercermin dalam Anggaran Belanja Pembangunan. Tetapi cara ini membawa akibat yang sangat mendalam di bidang ekonomi.

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian Pajak

1)      Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.

2)      Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya,sehingga dapat dipaksakan.

3)      Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.

4)      Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

5)      Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang lebihnya(surplus) digunakan untuk public saving.

6)      Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu pemerintah.

7)      Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

Penafsiran hukum yang digunakan dalam hukum pajak

ü Penafsiran Historis, adalah penafsiran atas suatu undang-undang dengan melihat pada sejarah dibuatnya suatu undang-undang. Dengan penafsiran historis dapat diketahui maksud dari pembuat undang-undang atas isi dari suatu undang-undang.

ü Penafsiran Sosiologis, adalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang yang disesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

ü Penafsiran Sistematik, adalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang  dan mengaitkannya dengan ketentuan lain dari Undang-undang itu sendiri atau undang-undang lain.

ü Penafsiran Otentik, adalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang dengan melihat pada apa yang telah dijelaskan dalam undang-undang tersebut.

ü Penafsiran Tata Bahasa, adalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang yang mendasarkan pada bunyi kata-kata secara keseluruhan dalam kalimat-kalimat yang disusun oleh pembuat undang-undang.

ü Penafsiran Analogis, adalah  penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang dengan cara memberi  kiasan  pada kata-kata yang tercantum dalam undang-undang.

ü Penafsiran A.Contrario, adalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang yang didasarkan pada  perlawanan pengertian antara suatu peristiwa yang terjadi dengan peristiwa yang sudah diatur dalam suatu ketentuan undang-undang.

Fungsi Pajak

a.       Fungsi Anggaran (Budgetair)__Pajak sebagai instrument untuk menghimpun dana dari rakyat yang digunakan untuk membiayai jalannya roda pemerintahan dan pembangunan.

b.      Fungsi Mengatur(Regulerend)__Pajak sebagai alat yang digunakan untuk mengatur perekonomian Negara.

Kebijakan Fiskal

·         Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mempengaruhi jalan atau proses kehidupan ekonomi masyarakat melalui anggaran belanja negara atau APBN.

Menurut Jhingan  kebijakan fiskal memiliki tujuan sebagai berikut:

1.      Meningkatkan laju investasi.

2.      Mendorong investasi yang optimal secara sosial.

3.      Meningkatkan kesempatan kerja.

4.      Meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional.

5.      Sebagai upaya untuk menanggulangi inflasi.

6.      Meningkatkan dan mendistribusikanpendapatan nasional

.

Pendekatan Pajak

1.      Segi ekonomi,dalam pendekatan ini pajak-pajak akan dinilai dalam fungsinya dan dikaji dampaknya terhadap masyarakat , penghasilan seseorang , pola konsumsi , harga pokok ,permintaan dan penawaran.

2.      Segi Pembangunan, dalam pendekatan ini pajak-pajak akan dinilai dalam fungsinya dan dikaji dampaknya terhadap pembangunan.

3.      Segi Penerapan Praktis,dalam pendekatan ini yang diutamakan adalah penerapannya,siapa yang dikenakan,apa yang dikenakan,berapa besarnya,bagaimana cara menghitungnya, tanpa banyak menghiraukan segi hukumnya,termasuk kepastian hukumnya.

4.      Segi Hukum,dalam pendekatan ini menitikberatkan pada perikatan,hak dan kewajiban Wajib Pajak,subjek pajak dalam hubungannya dengan subjek hukum.

Teori Ajaran Pajak

1.      Ajaran Material, mengatakan bahwa utang pajak timbul karena undang-undang pada saat dipenuhi TATBESTAND (kejadian,keadaan,peristiwa)

2.      Ajaran Formal, mengatakan bahwa utang pajak baru timbul pada saat dikeluarkan surat ketetapan pajak.

Hukum Pajak

Hukum pajak(fiskal/kas negara)  adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.

Dalam hukum pajak diatur mengenai:

1.      Siapa-siapa yang menjadi subjek dan wajib pajak.

2.      Objek-objek apa saja yang menjadi objek pajak.

3.      Kewajiban Wajib pajak terhadap pemerintah

4.      Cara penagihan pajak

5.      Cara mengajukan keberatan dan banding.

Kedudukan Hukum Pajak

Hukum pajak memiliki hubungan dengan:

1.      Hukum Perdata, yaitu hukum ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat

o   Hukum Perorangan adalah keseluruhan kaedah hukum yang mengatur kedudukan manusia sebagai subjek hukum.

o   Hukum Keluarga adalah keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan perkawinan.

o   Hukum Waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang berhak.

o   Hukum Harta Kekayaan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang.

     

2.      Hukum Public, yaitu hukum yang mengatur antara subjek hukum dengan pemerintah.

o   Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum dalam hal perbuatan-perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh Undang-undang.

o   Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan.

o   Hukum Administrasi adalah ketentuan-ketentuan mengenai campur tangan dan alat- alat perlengkapan negara dalam lingkungan swasta.

o   Hukum Pajak adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.

Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Perdata

Bahwa kebanyakan hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian,keadaan-keadaan, dan perbuatan-perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata.

Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Pidana

Bahwa peraturan perundang-undangan pajak banyak mempergunakan ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sistematika Hukum Pajak

1.      Hukum pajak formal memuat ketentuan-ketentuan yang mendukung ketentuan hukum pajak material,yang diperlukan untuk melaksanankan/merealisasikan ketentuan hukum material. Dalam ketentuan hukum formal yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)  mengatur mengenai hal-hal berikut ini

a.       Surat Pemberitahuan (SPT,baik masa maupun tahunan)

b.      Surat Setoran Pajak (SSP)

c.       Surat Ketetapan Pajak (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/SKPKB, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan/SKPKBT,Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar/SKPLB,dan Surat Ketetapan Pajak Nihil/SKPN)

d.      Surat Tagihan.

e.       Pembukuan dan Pemeriksaan.

f.       Penyidikan.

g.       Surat Paksa

h.      Keberatan dan Banding

i.        Sanksi Administratif, sanksi pidana, dan lain-lain

Dalam ketentuan hukum formal yang diatur dalam undang-undang pengadilan pajak mengatur mengenai hal-hal berikut:

a.       Sengketa Pajak.

b.      Banding dan Gugatan.

c.       Susunan Pengadilan Pajak.

d.      Hukum Acara.

e.       Pembuktian

f.       Pelaksanaan putusan,dan lain-lain.

Dalam ketentuan hukum formal yang diatur dalam undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa antara lain mengatur hal-hal berikut:

a.       Penagihan Pajak

b.      Juru Sita Pajak

c.       Penagihan seketika dan sekaligus

d.      Surat paksa

e.       Penyitaan.

f.       Lelang.

g.       Pencegahan dan penyandraan.

h.      Gugatan, dan lain-lain.

Hukum Pajak material adalah hukum pajak yang memuat mengenai:

a.       Subjek/wajib pajak.

b.      Objek pajak.

c.       Tarif pajak.

Perlawanan Terhadap Pajak

1.      Perlawanan Pasif, adalah suatu upaya yang sistematis dalam rangka menghambat penerimaan negara karena kebiasaan yang berlaku. Contoh : kebiasaan masyarakat menyimpan uang di rumah/ dibelikan perhiasan dan tidak mau menyimpan dalam bank.

2.      Perlawanan aktif, adalah serangkaian usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya di bayar. Perlawanan secara aktif dapat dibagi menjadi dua, yakni:

a.       Penghindaran Pajak, yaitu suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal.

b.      Penggelapan pajak, yaitu pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data.

Asas-asas pemungutan pajak

Menurut Adam Smith,asas pemungutan Pajak ada 4, yaitu:

         I.            Equality dan Equity. (Keadilan)

·         Equality adalah seseorang dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama juga

·         Equity adalah sesuatu yang adil secara umum belum tentu adil dalam kasus tertentu.

       II.            Certainty adalah pajak yang di bayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi kompromis.( Kejujuran)

    III.            Convenience of Payment, adalah pajak hendaknya dipungut pada saat waktu yang paling tepat bagi wajib pajak, misalnya pada awal bulan.(Kepedulian)

    IV.            Economic of Collection, adalah pemungutan pajak hendaknya dilakukan seeficient mungkin.

Teori-teori pemungutan pajak

1.      Teori asuransi, adalah teori yang menganggap bahwa negara diibaratkan seperti perusahaan asuransi yang melindungi,harta,kekayaan dan jiwa raga anggotanya.

2.      Teori Kepentingan, adalah pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara.

3.      Teori Daya Pikul, adalah teori yang mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari wajib pajak.

4.      Teori Kewajiban Mutlak, adalah teori yang didasari paham organisasi negara yang mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum.

5.      Teori Daya Beli, adalah teori modern yang tidak mempersoalkan asal mulanya negara memungut pajak melainkan banyak melihat kepada efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.

Syarat-Syarat Pembuatan Hukum Pajak

1.      Syarat Keadilan, yaitu syarat yang dikenakan kepada orang –orang pribadi yang sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan sesuai manfaat yang diterimanya. Syarat keadilan dapat dibagi menjadi dua,yaitu:

·         Keadaan Horizontal, yaitu wajib pajak yang mempunyai kemampuan membayar sama harus dikenakan pajak yang sama.

·         Keadaan Vertikal, yaitu wajib pajak yang mempunyai kemampuan membayar sama harus dikenekan pajak yang tidak sama.

2.      Syarat Yuridis, yaitu pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang karena bersifat dapat memaksa, hak dan kewajiban wajib pajak maupun petugas pajak harus diatur di dalamnya.

3.      Syarat ekonomis, yaitu pungutan pajak harus menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi dan janganlah mengganggu kehidupan ekonomis dari wajib pajak.

4.      Syarat Finansial, yaitu biaya pemungutan pajak tidak boleh terlalu besar.

Stelsel Pemungutan Pajak

1.      Stelsel Nyata (riel Stetsel) adalah pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak atau periode pajak.

·         Kelemahan: pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak/periode pajak,padahal pemerintah membutuhkan penerimaaan pajak.

·         Kelebihan : besarnya pajak yang dipungut sesuai dengan besarnya pajak yang sesungguhnya terutang karena pemunguta dilakukan setelah tutup buku.

2.      Stelsel Fiktif (fictieve stetsel) adalah pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan (fiksi).

·         Kelemahan : besarnya pajak yang dipungut belum tentu sesuai dengan besarnya pajak yang sesungguhnya terutang karena pemungutan pajakdilakukan berdasarkan suatu anggapan bukan penghasilan yang sesungguhnya.

·         Kelebihan : pemungutan pajak sudah dapat dilakukan pada awal tahun pajak/periode pajak.

3.      Stelsel Campuran adalah kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel fiktif.

·         Kelemahan : adanya tambahan pekerjaan administrasi karena penghitungan pajak dilakukan dua kali yaitu di awal dan akhir tahun.

·         Kelebihan : pemungutan pajak sudah dapat dilakukan pada awal tahun pajak/periode pajak,dan besarnya pajak yang dipungut sesuai dengan besarnya pajak yang sesungguhnya terutang karena dilakukan penghitungan kembali pada akhir tahun pajak / akhir periode pajak.

Jenis Pajak menurut Golongannya

v  Pajak Langsung, adalah pajak yang beban pembayarannya harus di tanggung sendiri dan tidak bisa dialihkan kepada pihak lain. Contoh:pajak penghasilan.

v  Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang beban pembayarannya bisa dialihkan kepada pihak lain. Contoh:PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pajak berdasarkan wewenang pemungutannya

Ø  Pajak pusat/pajak negara, adalah pajak yang wewenang pemungutannya berada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jendrar Perpajakan. Contoh :

·         Pajak Penghasilan

·         Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

·         PBB.

·         Bea Materai.

Ø  Pajak Daerah, adalah pajak yang wewenag pemungutannya berada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Contoh:

·         Pajak Kendaraan Bermotor / Kendaraan diatas air

·         Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor/ Kendaraan diatas air

·         Pajak BBM Kendaraan Bermotor/ Kendaraan diatas air

·         Pajak Air bawah tanah dan air permukaan.

·         Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan.

·         Pajak Reklame, Penerangan Jalan, dan Parkir.

·         Pajak Penggalian Golongan C.

Jenis Pajak Menurut Sifatnya.

Ø  Pajak Subjektif, adalah pajak yang yang memperhatikan kondisi/keadaan Wajib Pajak.

Ø  Pajak Objektif, adalah pajak yang awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar,kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi ataupun badan.

Cara Pemungutan Pajak\.

Ø  Asas Domisili, adalah pemungutan pajak berdasarkan domisili atau tempat tinggal Wajib Pajak. Dalam suatu negara.

Ø  Asas Sumber, adalah pemungutan pajak berdasarkan sumber pendapatan/penghasilan dalam suatu negara.

Ø  Asas Kebangsaan, adalah pemungutan pajak berdasarkan kebangsaan/kewarganegaraan Wajib Pajak.

Sistem Pemungutan Pajak

Ø  Official Assessment System, adalah pemungutan pajak dilakukan sepenuhnya oleh Fiskus (Pemerintah) , dalam hal ini Wajib Pajak hanya bersifat pasif, wajib pajak baru mengetahui besarnya pajak yang dibayarkan setelah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Ø  Self Assessment System, adalah wewenang penghitungan dan  pembayaran pajak diserahkan dari pihak fiskus kepada WP, dalam hal ini wajib pajak bersifat aktif untuk menghitung,menyetor, dan melapor pada Kantor Pelayanan Pajak.

Ø  Witholding Tax System, adalah wewenang pemungutan pajak berada pada pihak ketiga untuk menghitung/memotong besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, dalam hal ini fiskus dan WP bersifat  pasif.

Pengertian SP, WP, dan OP.

Ø  SP (Subjek Pajak) adalah pihak-pihak (orang pribadi atau badan) yang akan dikenakan pajak.

Ø  WP (Wajib Pajak) adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat-syarat objektif sehingga kepadanya diwajibkan pajak.

Ø  OP (Objek Pajak) adalah Segala sesuatu yang menurut Undang-Undang akan dikenakan Pajak.

Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan karena ada subjeknya  yang telah memenuhi kreteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan.

Subjek Pajak dari PPh

1.      Orang Pribadi

2.      Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

3.      Badan.

4.      Bentuk Usaha Tetap.

9